Ditulis : Novenra Purba
Baru-baru ini munculnya kabar mengenai akan didatangkan 500 TKA asal Negeri Tirai Bambu (Tiongkok) ke Indonesia, tepatnya wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Kabar ini tentu menjadi kisruh di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami efek dari pandemi Covid-19.
Dimana kebanyakan masyarakat kita banyak yang kehilangan pekerjaan sebab tidak sedikit perusahaan yang harus berhenti melakukan kegiatan produksi dan pelayanannya untuk mematuhi kebijakan PSBB dari pemerintah. Secara otomatis angka pengangguran semakin tinggi dan sudah dipastikan bencana kelaparan pasti terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Dimasa seperti ini banyak masyarakat kita yang bingung memikirkan cara untuk melanjutkan kehidupan selain hanya bisa mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah saja. Memang sudah banyak kucuran dana bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah-daerah di negeri ini untuk meMbantu masyarakat. Namun, seperti biasa di negeri kita ini kalau urusan bansos belum tentu merata yang mendapatkan apalagi sistem “sunat menyunat” bantuan di negeri kita masih sangat kental.
Dari berbagai kesulitan yang dialami rakyat kita ini muncul kabar yang tidak mengenakan akan datangnya 500 TKA Tiongkok ke wilayah negara kita. 500 TKA asal Tiongkok ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS). Mari sedikit kita ulas mengenai perusahaan yang mendatangkan para TKA Tiongkok ini. PT. VDNI ini merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri sejak Agustus 2014, berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kendari, Sultra. Induk perusahaan ini adalah De Long Nickel Co. LTD di Jiangshu, China dan memiliki wilayah operasi di Konawe, Sultra. Usut punya usut ternyata perusahaan ini sedang mengalami permasalahan pembebasan lahan 2200 ha untuk membangun Virtue Dragon Industrial Park. Permasalahan disebabkan karena perusahaan asal China ini harus menggeser lahan pertanian pangan berkelanjutan milik warga. Sedangkan PT. OSS pada tahun lalu mendapatkan protes keras dari masyarakat setempat karena dituding sudah melakukan penambangan secara ilegal. Melihat aksi protes warga pihak Polri turun menyusut kasus tersebut dan aktivitas penambangan sudah disegel oleh Polda Sultra.
Lalu bagaimana klarifikasi dari pemerintah pusat dan DPR mendengar mencuatnya kabar tentang TKA ini? Beginilah respon pemerintah pusat dan salah satu anggota dewan terhadap kabar kisruh ini:
“Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka harus visa, imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan,” ujar Aris Wahyudi selaku Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker. Dia juga memastikan bahwa hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi. (Kompas.com)
“Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi disana (soal 500 TKA China), selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel,” kata Jodi Mahardi selaku Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi. Ia juga mengatakan, kedatangan TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. (Kompas.com)
“Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut,” kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. (Kompas.com)
Ada beberapa poin yang menjadi permasalahan mengenai kabar ini bagi saya pribadi dan mungkin bisa sedikit mewakili yang lainnya. Poin pertama, kenapa harus TKA asal China yang dipekerjakan? Kenapa tidak dari negara lain saja? Kenapa tidak dari lokal saja yang saya pikir pasti banyak pengangguran akibat pandemi ini? Mungkinkah karena kedua perusahaan tersebut berinduk pada perusahaan asal Tiongkok sehingga hanya ingin mempekerjakan para TKA China saja. Mungkinkah juga karena kemampuan dan ilmu para pekerja lokal yang tidak memadai sehingga tidak bisa dipakai oleh perusahaan tersebut. Dan kalau soal kemampuan kita bicara, tidak mungkin negara Tiongkok saja yang memiliki warga yang pintar sehingga semua TKA tersebut hanya berasal dari China. Poin kedua, masalah ucapan Pak Jodi Mahardi selaku Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi mengenai kemampuan pekerja lokal kita belum bisa menggantikan para TKA China sungguh menyakitkan hati saya secara pribadi. Secara tidak langsung beliau sudah menilai bahwa masyarakat Indonesia tidak kompeten dan kurang pintar untuk bekerja di perusahaan yang notabene menggeruk kekayaan negeri ini. Kalau bicara masalah kemampuan, baik saya terima saya sebagai orang bodoh dan kurang pengalaman. Jika memang pemerintah sadar kemampuan para rakyatnya kurang memadai sudah sepatutnya untuk memberi pelatihan-pelatihan bagi para pekerja lokal.
Tingkatkan kepedulian bagi tenaga kerja lokal dengan memberi pelatihan nyata di lapangan bukan hanya sekedar online saja. Tidak mungkin kalau belajar menggunakan alat berat hanya melalui online saja seperti bantuan semibansos yang sudah beredar. Kalau tidak ada kepedulian terhadap para pekerja di negeri sendiri, bagaimana nasib bangsa ini kelak! Apakah kita akan terus harus memakai tenaga-tenaga asing untuk membangun negeri ini? Bukankah Bung Karno dulu meminta sepuluh pemuda Indonesia untuk mengguncang dunia bukan meminta sepuluh orang asing. Poin ketiga yang saya soroti adalah masalah kedatangan mereka apakah dapat diawasi sepenuhnya selain dari pemerintah dibutuhkan juga dari elemen masyarakat. Mengingat bahwa pembatasan transportasi khususnya penerbangan belum sepenuhnya berhenti sebab penerbangan internasional masih beroperasi. Poin keempat yaitu bagaimana bisa kedua perusahaan tersebut bisa beroperasi dengan banyak permasalahan di tempat perusahaan tersebut berproduksi. Dari masalah sengketa lahan dan penyegelan oleh pihak kepolisian adalah masalah serius yang harus terlebih dahulu diselesaikan karna yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Poin kelima dan terakhir adalah pertanyaan saya untuk pemerintah adalah apakah kita memang bekerjasama atau takut dengan Tiongkok? Biarkanlah masyarakat Indonesia berdaulat di tanahnya sendiri untuk merasakan kekayaan negeri yang ditempatinya.
Tidak masalah Indonesia bekerjasama dengan investor asing, tetapi tetap perhatikan kedaulatan rakyat kita. Jika kita memang belum mampu berikanlah ilmu dan pengetahuan sampai pemuda-pemudi di negeri ini mampu demi kemajuan bangsa dan menjadi salah satu pemain utama dalam komoditas nikel. Bagi yang sudh membaca tulisan ini saya harapkan selanjutnya menonton video di intagram @literacycofee yang berjudul Jebakan Uang Tiongkok, terima kasih.
Penulis : Novenra Purba, seorang penulis amatiran yang mencoba menulis keresahan-keresahannya tentang negeri ini. Bukan aktivis ataupun politisi hanya rakyat kecil yang mau bersuara saja dengan opininya dibarengi fakta. Bagi yang ingin berteman silahkan kunjungi akun intagram @bung_nopen
0 Komentar